Agung widodo
MAGELANG - Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam kunjungannya ke Magelang pada Sabtu (18/4/2026) untuk memberikan arahan pada Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD se-Indonesia, menyampaikan pesan mendalam mengenai pilar-pilar fundamental pertahanan negara dan peran krusialnya dalam menjaga keutuhan bangsa.
Beliau menekankan bahwa konstitusi adalah jantung dari setiap upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tanpa pemahaman yang kokoh terhadap landasan konstitusional, seluruh upaya pertahanan akan kehilangan arah.
“Pertahanan negara harus berpijak pada konstitusi dan melibatkan seluruh elemen bangsa. Ini bukan hanya soal militer, tetapi juga soal kesadaran kolektif menjaga keutuhan NKRI, ” tegas Menhan.
Konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) diusung sebagai strategi pertahanan yang defensif aktif, melibatkan seluruh komponen bangsa. Ini bukan sekadar teori, melainkan sebuah panggilan untuk setiap warga negara ikut serta dalam menjaga kedaulatan.
Dalam dialog yang hangat, Menhan memaparkan program strategis Kementerian Pertahanan untuk membentuk Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di setiap kabupaten/kota. Inisiatif ini dirancang untuk menjadi garda terdepan, tidak hanya dalam aspek pertahanan militer, tetapi juga sebagai motor penggerak stabilitas keamanan dan akselerasi pembangunan di tingkat daerah.
Ia menambahkan, kehadiran Yonif TP diharapkan mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan wilayah, memberikan dukungan vital dalam penanganan bencana alam, pengamanan wilayah, hingga program pemberdayaan masyarakat. Pengalaman di lapangan menunjukkan dampak positif yang signifikan.
“Sejumlah daerah yang telah merasakan kehadiran satuan ini menunjukkan dampak positif. Di antaranya adalah penurunan angka kriminalitas serta meningkatnya kohesi sosial di tengah masyarakat, ” ungkap Menhan.
Hal ini menggarisbawahi bahwa upaya pertahanan negara memiliki keterikatan erat dengan terwujudnya ketertiban umum dan peningkatan kesejahteraan sosial di lapisan masyarakat.
Kegiatan KPPD ini diharapkan menjadi katalisator penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pemahaman yang holistik mengenai kebijakan strategis pertahanan dan keamanan, para pimpinan legislatif daerah diharapkan dapat menyelaraskan arah kebijakan nasional hingga ke tingkat akar rumput, demi terwujudnya stabilitas dan keutuhan bangsa secara menyeluruh. (PERS)
Updates. 
